Logo
images

SIARAN PERS GERAKAN JAGA INDONESIA

Pojoknews.com, Jakarta-- Kami menyayangkan Bapak Anies Baswedan tidak berkenan menerima kami uan bertatap muka pada hari Kamis 29 November 2018, dengan tidak dibukakan pintu untuk bertemu langsung, agar maksud dan tujuan kehadiran kami dipahami secara penuh, tidak sepotonQ-sepotong. Alasan kami untuk meminta pertimbangan kembali memberikan ijin ‘Reuni” 212 didasari alasan sbb:

  1. Bahwa gerakan 212 pada tahun Ialu adalah sebuah gerakan damai dengan massa cair sehingga yang hadir Dada saat itu terdiri dari berbagai segmen masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan atas dugaan penistaan agama dan masalah sudah selesai.
  2. Yang kami persoalkan dan meminta agar Bapak Gubernur mempertimbangkan kembali pemberian ijin berawal dari pertanyaan, bagaimana elemen masyarakat yang cair dan berasal dari berbagai segmen masyarakat, masing-masing bersepakat mengadakan Reuni. Dari temuan kami, terindikasi adanya upaya sekelompok elemen masyarakat pro perjuangan menghidupkan kembali HTI, secara terorganisir dan berencana mempolitisasi gerakan 212 yang damai menjadi sebuah gerakan politik yang salah satu agendanya meniadakan bendera merah-putih dan menggantikannya dengan bendera HTI. Sementara organisasi ini secara resmi telah dinyatakan sebagai Organisasi terlarang di wilayah hukum NKRI.
  3. Jedi yang kami tentang bukan gerakan 212 yang damai dan membanggakan itu, tapi upaya po|itisasi gerakan damai ini menjadi gerakan politik. Dimana rencana pengibaran bendera HTI dalam perhelatan tersebut yang akan dilakukan oteh kelompok tertentu, dan bagi kami merupakan upaya yang jelas-jelas merupakan rencana yang perlu diwaspadai. Sehingga kepada Bapak Gubernur kami mintakan jaminan bahwa upaya pengibaran bendera HTI dan ceramah yang bersifat membakar dan memecah belah umat tidak terjadi.
  4. Sikap tegas penolakan kami jelas bukan terhadap perhelatan 212 yang sejuk dengan massanya yang damai, namun Sikap penolakan tegas kami tertuju pada Pemberian ijin Monas digunakan sebagai tempat perhelatan atas nama 212 yang bermuatan politik. Terlebih Iagi dikarenakan sekelompok masyarakat yang akan turut merayakan ‘reuni' 212 telah secara terbuka menginstruksikan anggota kelompoknya untuk meniadakan bendera merah putih dan menggantikannya dengan bendera HTI. Karena diyakini dengan berlindung di balik pemahaman kalimat tauhid yang melekat di bendera tak akan diusik oleh aparat mana pun. Sementara di negara Arab Saudi sendiri, dan beberapa negara bernafaskan Islam, bendera serupa dilarang untuk dikibarkan. Untuk itulah kami mendatangi Bapak Gubernur untuk berdialog sekaligus meminta jaminan bahwa pengibaran bendera HTI dan orasi-orasi yang memecah belah umat tidak akan terjadi.
  5. Upaya menjaga Indonesia sekaligus menjaga perhelatan 212 yang damai dan membanggakan tetap sebagai perhelatan sosial keagamaan yang sejuk, damai. dan membanggakan setiap pemeluk agama Islam, dan yang juga dihormati oleh pemeluk agama lainnya.

Sekian penjelasan kami, dan terimakasih. Merdeka !!! (jp/humas GJI)


TAG ,

Dipost Oleh Jhon Pantau

Jhon Pantau adalah Super Admin dari pojoknews.com Dengan ideologi kebangsaan, Jhon Pantau berniat menyajikan berita dibalik fakta.

Tinggalkan Komentar